Oplus_131072
Djavanews.com,GARUT-Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Garut menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap berbagai praktik korupsi yang masih terjadi di lingkungan pemerintahan daerah. Berbagai laporan publik, hasil audit, hingga penanganan aparat penegak hukum menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi ancaman serius terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Garut.
Fathi Abdul Bari, Ketua Bidang Hubungan Antar Kelembagaan PC PMII Kabupaten Garut, menyatakan bahwa korupsi di Garut bukan lagi persoalan oknum, tetapi sudah menyentuh sistem. “Ketika dana pendidikan diduga diselewengkan dan dana desa dijadikan alat memperkaya diri, maka rakyat kecil menjadi pihak yang paling dirugikan. Ini tidak boleh dibiarkan. PMII akan berdiri paling depan untuk mengawal Garut agar bersih dari praktik koruptif,” ujarnya.
PMII Kabupaten Garut mendesak Pemkab Garut untuk membuka seluruh dokumen anggaran secara transparan, termasuk laporan realisasi dana desa, laporan pembelanjaan Dinas Pendidikan, dokumen pengadaan barang dan jasa, serta laporan hasil audit yang telah menjadi dokumen publik.
Pemerintah juga harus menindaklanjuti temuan audit tanpa menunda, baik yang tertera dalam LHP, laporan Inspektorat, maupun audit internal. Penegak hukum harus fokus pada sektor rawan korupsi, yaitu dana desa, pendidikan, proyek fisik, dan bantuan sosial.
PMII siap menjadi kekuatan sosial yang kritis dan konstruktif dalam mengawal pemerintahan yang bersih, transparan, dan berkeadilan. “PMII bukan hanya mengkritik, tetapi siap bekerja sama memperkuat integritas publik. Garut harus dibangun oleh orang-orang jujur. Tidak ada masa depan daerah jika uang rakyat terus digerogoti,” tambah Fathi.
PMII Kabupaten Garut menegaskan bahwa gerakan antikorupsi bukan hanya tanggung jawab aparat hukum, melainkan tugas moral setiap warga negara. Garut tidak akan maju jika anggaran publik terus bocor oleh praktik korupsi.(Oki)
