Garut, Djavanews.com – Peringatan Hari Jadi Garut ke-213 menjadi momen pahit bagi rakyat. Di balik euforia perayaan, realitasnya, masalah struktural terus berulang, dan pemerintah terkesan abai terhadap akar persoalan.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Garut yang masih rendah menjadi bukti bahwa kebijakan publik belum menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat. Pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur masih timpang, dan rakyat masih kesulitan mengakses layanan dasar.
“Kami menilai rendahnya IPM tidak berdiri sendiri. Ia lahir dari tata kelola pendidikan yang belum adil dan merata, layanan kesehatan yang masih timpang, serta pembangunan infrastruktur yang lebih sering berorientasi pada proyek dibanding dampak sosial,” kata Azhar Gifari, Presiden Mahasiswa Institut Pendidikan Indonesia Garut.
Kondisi ini bertentangan langsung dengan Pancasila, terutama Sila ke-2 tentang Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, dan Sila ke-5 tentang Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
“Kami berargumentasi bahwa persoalan Garut hari ini bukan kekurangan sumber daya, melainkan krisis keberpihakan. Anggaran ada, regulasi tersedia, tetapi keberanian politik untuk membenahi sistem dan menindak tegas pejabat bermasalah sering kali tidak tampak,” tambah Azhar.
Hari Jadi Garut ke-213 harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh. Pemerintah daerah wajib membuka ruang akuntabilitas, menghentikan praktik pembangunan yang tidak berpihak, serta memastikan sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur benar-benar menjadi prioritas utama.
“Tanpa perubahan arah kebijakan, usia Garut hanya akan bertambah, sementara ketertinggalan terus diwariskan kepada generasi berikutnya,” tegas Azhar.
Rakyat Garut menuntut perubahan! Saatnya pemerintah mendengarkan suara rakyat dan bertindak untuk Garut yang lebih baik!
Penulis : Subakat/oki
